Siaran Pers CUS
Untuk Segera Diterbitkan
1 Oktober 2026
id.uyghurstudy.org
Washington, D.C. – Hari ini menandai peringatan 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Bagi pemerintah di Beijing, hari ini merupakan hari perayaan. Namun bagi masyarakat Uyghur, tanggal ini memiliki makna yang sama sekali berbeda: hari berkabung bagi sebuah bangsa yang tanah airnya telah dirampas dari mereka.
Pada akhir 1949, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menginvasi Turkistan Timur. Hanya beberapa minggu sebelumnya, para pemimpin Republik Turkistan Timur yang merdeka, yang didirikan di Ghulja pada 1944, meninggal dalam kecelakaan pesawat yang hingga kini belum terjelaskan ketika mereka dalam perjalanan menuju Beijing untuk melakukan perundingan yang diatur oleh Joseph Stalin.
Enam tahun kemudian, pada 1 Oktober 1955, Beijing secara resmi menetapkan Turkistan Timur sebagai sebuah “daerah otonom” dan menamainya “Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang”. Janji yang diberikan kepada masyarakat Uyghur sangat jelas: di tanah mereka sendiri, bahasa dan keyakinan mereka akan dilindungi, dan mereka akan menentukan masa depan mereka sendiri.
Puluhan tahun kemudian, yang tersisa dari janji tersebut hanyalah sebuah papan nama. Masyarakat Uyghur telah menjadi pengungsi di tanah air mereka sendiri dan menjadi tahanan yang dirampas kebebasan beragamanya.
Menurut penelitian CUS, posisi simbolis sebagai kepala pemerintahan regional memang diberikan kepada seorang Uyghur. Namun, kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan sekretaris Partai Komunis di tingkat regional, sebuah jabatan yang selama puluhan tahun dipegang oleh pejabat etnis Han yang ditunjuk oleh Beijing.
Satu tahun sebelum “otonomi” dideklarasikan, Korps Produksi dan Konstruksi paramiliter (Bingtuan) didirikan pada 1954. Bersama dengan kebijakan migrasi yang direncanakan, lembaga ini secara drastis mengubah demografi wilayah tersebut.
Pada 1953, masyarakat Han Tiongkok hanya sekitar 6 persen dari populasi. Namun berdasarkan sensus 2020, proporsi tersebut telah melampaui 42 persen.
Pendidikan berbahasa Uyghur secara sistematis dihapus dari sekolah-sekolah. Anak-anak dipisahkan dari keluarga mereka dan dijauhkan dari bahasa ibu melalui sekolah berasrama. Kubah dan menara masjid dihancurkan, sementara pemakaman diratakan dengan buldoser.
Sejak 2017, jutaan Uyghur dan Muslim Turkik lainnya telah dikurung di kamp-kamp konsentrasi yang diberi label “pusat pelatihan kejuruan”.
Terakhir, Undang-Undang tentang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 telah menjadikan asimilasi sebagai mandat hukum secara eksplisit, sekaligus menjadi paku terakhir pada peti mati janji “otonomi” tersebut.
Direktur Eksekutif Abdulhakim Idris mengatakan:
“Bendera yang berkibar di atas Urumqi hari ini bukanlah bendera masyarakat Uyghur. Selama tujuh puluh tujuh tahun, bendera ini tidak membawa kebebasan bagi kami, melainkan penaklukan; bukan pembangunan, melainkan perampasan; bukan otonomi, melainkan sangkar.
Pada 1955, mereka berkata kepada kami, ‘Kalian akan memerintah diri kalian sendiri.’ Hari ini, menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa ibu kami, mengajarkan doa kepada anak-anak kami, bahkan menelepon ibu kami yang berada di luar negeri, diperlakukan sebagai kejahatan.
Otonomi yang sesungguhnya berarti hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Di tanah air kami, kata itu tidak lebih dari sebuah topeng yang digunakan untuk menipu dunia. Di balik topeng tersebut terdapat kamp-kamp interniran, kerja paksa, keluarga-keluarga yang tercerai-berai, dan sebuah peradaban yang menjadi sasaran penghancuran.
Saya menyerukan kepada seluruh pemerintah, terutama pemerintah negara-negara Muslim: gelas-gelas yang diangkat dalam jamuan resepsi di kedutaan-kedutaan Tiongkok hari ini dipenuhi oleh air mata para ibu Uyghur. Diam bukanlah sikap netral; diam berarti berdiri bersama pihak yang menindas.”
Seruan untuk Bertindak
Center for Uyghur Studies (CUS) menyerukan kepada pemerintah, organisasi internasional, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan media untuk:
- Berhenti mengulang narasi Beijing. Istilah seperti “otonomi”, “kontra-terorisme”, dan “pelatihan kejuruan” merupakan alat propaganda yang digunakan untuk menyembunyikan represi sistematis.
- Menuntut akses independen. Berikan tekanan diplomatik yang konkret untuk memastikan akses tanpa pembatasan ke wilayah tersebut bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para pengamat independen.
- Menyerukan pembebasan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang. Tuntut pembebasan seluruh masyarakat Uyghur yang dipenjara semata-mata karena identitas dan keyakinan mereka, dimulai dari Profesor Ilham Tohti dan Dr. Gulshan Abbas.
- Menolak keterlibatan dalam praktik kerja paksa. Pastikan rantai pasok Anda bebas dari eksploitasi tenaga kerja Uyghur.
Selama tujuh puluh tujuh tahun, masyarakat Uyghur telah hidup di bawah bayang-bayang sebuah bendera yang bukan milik mereka. Namun, ingatan, bahasa, dan keyakinan mereka tetap bertahan.
Center for Uyghur Studies (CUS) akan terus menjaga ingatan tersebut dan memastikan suaranya didengar di seluruh dunia.
Copyright Center for Uyghur Studies - All Rights Reserved
