Kebijakan Diskriminatif di Bidang Ketenagakerjaan

Bagi masyarakat Uyghur sebelum tahun 2009, pengalaman paling nyata dari kebijakan kolonial adalah tersingkir secara sistematis dari ekonomi formal.

Praktik rekrutmen Bingtuan merupakan sistem hak istimewa berdasarkan etnis yang terdokumentasi dengan baik. Sebagai contoh, pada tahun 2009 XPCC membuka 894 lowongan pegawai negeri, namun 744 di antaranya hanya diperuntukkan bagi pelamar etnis Han. Hanya sebagian kecil posisi yang terbuka bagi pelamar Uyghur.

Seluruh pelamar diwajibkan mengikuti ujian kemampuan bahasa Mandarin, sebuah persyaratan yang secara sengaja menempatkan pelamar Uyghur dalam posisi yang tidak menguntungkan akibat kebijakan pendidikan PKT di wilayah tersebut.

Diskriminasi ini tidak hanya terjadi di lingkungan XPCC. Analisis terhadap pengumuman rekrutmen pegawai negeri di wilayah Uyghur menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 72 persen lowongan pemerintah diperuntukkan bagi pelamar etnis Han.

Sektor-sektor pemerintahan seperti kesehatan, perbankan, dan energi pada praktiknya menjalankan sistem rekrutmen yang lebih menguntungkan pelamar Han.

Setelah kehilangan mata pencaharian akibat penyitaan tanah oleh XPCC, ditolak dari pekerjaan formal yang layak, serta dibatasi secara sistematis dalam memperoleh izin usaha dan pinjaman bank yang setara dengan etnis Han, masyarakat Uyghur hanya menyisakan pilihan ekonomi pada tingkat bertahan hidup.

Ironisnya, PKT kemudian menggunakan kemiskinan yang diciptakannya sendiri sebagai bukti bahwa masyarakat Uyghur “tertinggal”, sehingga menurut mereka memerlukan campur tangan negara yang bersifat paternalistik.

Program Transfer Tenaga Kerja sebagai Kebijakan Pemindahan Paksa

Sebelum membahas secara rinci Tragedi 5 Juli 2009, ada satu hal penting yang perlu dipahami, yaitu penindasan terhadap masyarakat Uyghur yang berkembang di bawah logika keamanan menjelang Olimpiade Beijing 2008.

Xi Jinping, yang kini menjabat sebagai pemimpin Tiongkok, saat itu merupakan pejabat senior yang bertanggung jawab atas persiapan Olimpiade.

Ajang tersebut bukan hanya sebuah perhelatan olahraga, tetapi juga menjadi uji coba nasional terbesar bagi sistem “pemeliharaan stabilitas” modern milik Tiongkok.

Berbagai langkah keamanan yang dikembangkan pada masa itu kemudian berubah menjadi instrumen penindasan terhadap masyarakat Uyghur.

Sistem pengenal wajah, kamera digital, serta jaringan pengawasan lingkungan berbasis “grid management”, yang dibangun di bawah doktrin “keamanan sempurna”, memberikan kepercayaan diri kepada PKT untuk mengendalikan kehidupan masyarakat hingga ke tingkat paling rinci.

Setelah diuji pada tahun 2008, sistem-sistem tersebut menjadi cetak biru bagi kediktatoran digital yang digunakan untuk menumpas peristiwa Urumqi tahun 2009, dan kemudian mengubah Turkistan Timur menjadi sebuah penjara terbuka raksasa.

Di sinilah aparat keamanan yang dikembangkan menjelang Olimpiade bertemu dengan kemiskinan yang diciptakan oleh Bingtuan.

Dengan dalih “pengentasan kemiskinan”, negara memindahkan para pemuda Uyghur yang telah kehilangan tanah akibat kebijakan Bingtuan ke kawasan industri di Tiongkok bagian timur, lalu menempatkan mereka di bawah jaringan keamanan dan pengawasan yang telah matang selama Olimpiade.

Dicabut dari kampung halaman dan ditempatkan di asrama-asrama pabrik yang berjarak ribuan kilometer dari rumah, para pemuda ini diperlakukan bukan sekadar sebagai pekerja, tetapi juga sebagai ancaman keamanan potensial. Mereka diawasi sepanjang waktu dan dibatasi dalam menjalankan bahasa maupun agama mereka.

Sebuah studi internal Universitas Nankai menjelaskan program transfer tenaga kerja tersebut secara sangat gamblang. Program itu dirancang sebagai “metode penting untuk memengaruhi, menyatukan, dan mengasimilasi masyarakat minoritas Uyghur”, sekaligus bertujuan “mengurangi kepadatan penduduk Uyghur” di wilayah Uyghur.

Dengan kata lain, menurut bahasa akademik PKT sendiri, kebijakan tersebut merupakan rekayasa demografis yang disamarkan sebagai program pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2009, dampak dari rekayasa asimilasi ini sudah terlihat jelas.

Masyarakat Uyghur telah berubah menjadi minoritas demografis di tanah leluhur mereka sendiri, tersingkir dari perekonomian yang dibangun dari sumber daya wilayah mereka sendiri, dipaksa mengikuti program transfer tenaga kerja, serta tidak memiliki representasi politik yang berarti di setiap tingkatan pemerintahan.

Kehidupan mereka semakin dikendalikan oleh sebuah institusi kolonial paralel yang dibiayai dan diarahkan langsung oleh negara.

Dalam konteks inilah, pembunuhan para pekerja Uyghur di Pabrik Mainan Xuri di Shaoguan—yang kemudian memicu demonstrasi di Urumqi—bukanlah sebuah tragedi yang berdiri sendiri.

Peristiwa itu merupakan konsekuensi yang dapat diperkirakan dari sebuah sistem yang mencabut para pemuda Uyghur dari tanah kelahirannya, mengisolasi mereka secara etnis, menempatkan mereka di bawah pengawasan ketat, dan menjadikan mereka sebagai tenaga kerja murah yang mudah dikorbankan di lingkungan yang penuh permusuhan.

Dari Shaoguan ke Urumqi

Pemicu langsung peristiwa 5 Juli 2009 adalah kekerasan bermotif rasial di Shaoguan, Provinsi Guangdong, serta kegagalan Partai Komunis Tiongkok (PKT) memberikan keadilan setelahnya.

Para pekerja muda Uyghur ditempatkan di Pabrik Mainan Xuri melalui program transfer tenaga kerja yang disponsori negara. Mereka dipisahkan dari keluarga dan dikirim bekerja di bawah sistem pengawasan perusahaan di pusat industri Tiongkok yang didominasi etnis Han.

Pada 25–26 Juni 2009, pecah kerusuhan di pabrik setelah sebuah unggahan anonim di internet secara keliru menuduh para pekerja Uyghur melakukan pelecehan terhadap pekerja perempuan etnis Han. Pihak manajemen pabrik kemudian mengakui bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar bukti.

Namun yang terjadi setelahnya adalah sebuah pogrom.

Para pekerja Han, yang jumlahnya jauh lebih banyak, menyerang asrama pekerja Uyghur. Sedikitnya dua warga Uyghur dipukuli hingga tewas, sementara para pembela hak asasi manusia Uyghur menyatakan jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar.

Respons pemerintah Beijing terhadap pembunuhan tersebut menentukan apa yang kemudian terjadi pada 5 Juli.

Otoritas di Shaoguan menangkap 13 orang, termasuk tiga warga Uyghur. Dua orang lainnya ditahan karena dituduh “menyebarkan rumor”.

Sebaliknya, para pelaku etnis Han yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut tidak pernah dimintai pertanggungjawaban secara serius.

Pesan yang diterima masyarakat Uyghur sangat jelas:

“Nyawa kalian tidak dilindungi oleh hukum Tiongkok.”

Demonstrasi Damai 5 Juli 2009

Mengetahui ketidakadilan yang terjadi di Shaoguan, mahasiswa Uyghur dan para aktivis muda menyerukan aksi demonstrasi damai di Urumqi pada Minggu, 5 Juli 2009, terutama melalui media sosial.

Tujuan mereka bersifat sipil dan berdasarkan hukum.

Para demonstran berencana berjalan menuju People’s Square, berkumpul di depan kantor Komite Partai Komunis Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, dan meminta bertemu para pemimpin daerah untuk menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan di Shaoguan serta keadilan terhadap diskriminasi yang selama ini dialami masyarakat Uyghur.

Sebagai simbol bahwa mereka tetap berada dalam kerangka konstitusi Tiongkok, para demonstran bahkan membawa bendera Republik Rakyat Tiongkok, bukan simbol separatis.

Seorang mahasiswa berusia 20 tahun menggambarkan tujuan demonstrasi tersebut:

“Kami ingin menunjukkan ketidakpuasan terhadap reaksi pemerintah atas pembunuhan para pekerja di Shaoguan. Para pelaku harus diadili. Saya pikir kami masih bisa memengaruhi pemerintah.”

Mahasiswa lainnya memberikan kesaksian serupa:

“Kami mengira demonstrasi ini akan berlangsung damai. Kami berkumpul di People’s Square, di depan kantor Partai Komunis Xinjiang, tetapi tidak seorang pun datang untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan.”

Demonstrasi yang awalnya diikuti sekitar 1.000 orang berkembang menjadi sekitar 10.000 peserta seiring berjalannya aksi.

Para demonstran meneriakkan slogan-slogan yang menolak penindasan, menolak intimidasi, menolak dibungkam, dan menuntut kebebasan.

Aksi tersebut merupakan demonstrasi hak-hak sipil yang sejalan dengan hak-hak yang secara nominal dijamin oleh Konstitusi Tiongkok maupun berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Tiongkok.

Namun, meskipun demonstrasi berlangsung damai, tuntutan-tuntutan tersebut tidak pernah didengarkan.

Penggunaan Kekuatan Mematikan oleh Negara

Pada titik ini perlu kembali ditegaskan bahwa Partai Komunis Tiongkok menggunakan media yang dikendalikan negara sebagai alat disinformasi selama peristiwa Urumqi pada 5 Juli 2009.

Respons polisi dan militer yang berlebihan terhadap demonstrasi masyarakat Uyghur sengaja disembunyikan dari perhatian dunia.

Sebaliknya, PKT membingkai peristiwa tersebut semata-mata sebagai konflik etnis, dengan narasi bahwa “Uyghur menyerang warga Han yang tidak bersalah.”

Untuk memperkuat narasi propaganda tersebut, XPCC (Bingtuan) dikerahkan ke ruang-ruang publik.

Menurut sejumlah laporan, kelompok sipil pertama yang berhadapan dengan para demonstran Uyghur pada 5 Juli—dan secara sengaja memicu bentrokan fisik—terdiri dari personel XPCC terlatih yang mengenakan pakaian sipil atas instruksi PKT.

Provokasi yang terorganisasi ini dimaksudkan untuk menjebak para demonstran Uyghur dan memberikan pembenaran bagi operasi militer yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan kapasitas paramiliter dan jaringan organisasinya yang luas, Bingtuan berperan aktif dalam memperdalam perpecahan etnis antara masyarakat Han dan Uyghur.

Selama demonstrasi, terutama pada hari-hari berikutnya, serangan yang dilakukan kelompok-kelompok sipil terorganisasi terhadap kawasan permukiman Uyghur diduga dibiarkan, bahkan difasilitasi, oleh aparat keamanan negara.

Kelompok-kelompok ini membantu PKT menyamarkan kekerasan negara dan menggambarkan peristiwa tersebut sebagai bentrokan alami antara warga sipil Han yang sedang membela diri melawan masyarakat Uyghur.

Respons pemerintah Beijing terhadap demonstrasi di Urumqi bukanlah negosiasi, dialog, ataupun penyelesaian hukum.

Responsnya adalah penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstrasi sipil.

Polisi mula-mula membubarkan massa menggunakan tongkat listrik, gas air mata, dan meriam air bertekanan tinggi.

Ketika demonstrasi terus berlanjut, aparat keamanan melepaskan tembakan peringatan ke udara sebelum akhirnya mengarahkan senjata mereka ke arah para demonstran.

Berbagai kesaksian yang dihimpun secara independen oleh Amnesty International dan Uyghur Human Rights Project (UHRP) mendokumentasikan penggunaan peluru tajam oleh aparat keamanan Tiongkok terhadap para demonstran.

Salah seorang saksi menceritakan bahwa ia melihat seorang perempuan berusia sekitar empat puluh hingga lima puluh tahun berjalan mendekati aparat keamanan sebelum akhirnya ditembak.

Saksi lain melihat seorang pria lanjut usia ditembak di bagian kaki.

Sementara itu, seorang saksi lainnya menggambarkan bagaimana tubuh seorang pria Uyghur yang terluka diangkat keluar dari sebuah klinik lalu dilempar ke arah seorang perempuan “seperti karung kentang.”

Menjelang Minggu malam, pemerintah Tiongkok telah mengerahkan lebih dari 20.000 personel yang terdiri dari polisi bersenjata, polisi khusus, petugas pemadam kebakaran, dan satuan militer untuk menumpas kerusuhan.

Suara tembakan terus terdengar hingga pagi hari 6 Juli 2009.

Korban Jiwa dan Pemadaman Informasi

Pada 18 Juli 2009, Partai Komunis Tiongkok mengumumkan angka resmi korban, yaitu 197 orang tewas dan 1.721 orang terluka. Namun, laporan yang dibuat oleh negara yang menguasai lokasi kejadian dan seluruh barang bukti tersebut tidak pernah memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai jumlah warga Uyghur yang tewas akibat tindakan aparat keamanan pada tahap awal penumpasan demonstrasi.

World Uyghur Congress (WUC) memperkirakan jumlah korban tewas mencapai sekitar 600 orang. Sementara itu, Amnesty International menyatakan bahwa berbagai kesaksian saksi mata menunjukkan angka resmi pemerintah secara signifikan meremehkan jumlah warga Uyghur yang terbunuh oleh aparat keamanan.

Salah satu rumah sakit dilaporkan menolak menerima pasien Uyghur yang terluka. Kepada keluarga yang membawa mereka, pihak rumah sakit mengatakan bahwa fasilitas tersebut “penuh dan tidak menerima pasien Uyghur.”

Di sejumlah rumah sakit lainnya, tentara dilaporkan mengeluarkan warga Uyghur yang sedang menjalani perawatan, lalu memasukkan mereka ke kendaraan militer. Hingga kini, nasib banyak dari mereka tidak pernah diketahui.

Bersamaan dengan penggunaan kekuatan mematikan, PKT juga memberlakukan blokade informasi secara menyeluruh.

Hanya beberapa jam setelah demonstrasi berlangsung, akses internet di seluruh wilayah Uyghur diputus total. Pemadaman ini berlangsung selama sepuluh bulan berturut-turut.

Seluruh panggilan telepon internasional, baik masuk maupun keluar, diblokir. Layanan pesan singkat dihentikan dalam waktu kurang dari 48 jam. Lebih dari 50 forum dan platform diskusi daring milik masyarakat Uyghur ditutup. Facebook, Twitter, YouTube, dan MSN Messenger juga diblokir di seluruh wilayah tersebut.

Embargo informasi ini bukan sekadar pembatasan komunikasi, melainkan upaya aktif membangun monopoli narasi.

PKT menggunakan media pemerintah dan saluran propaganda resmi untuk menyebarkan satu versi peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya.

Para pembela hak asasi manusia Uyghur di luar negeri dituduh sebagai dalang kerusuhan.

Jurnalis asing memang diizinkan memasuki Urumqi, tetapi seluruh aktivitas mereka dikendalikan oleh pusat pers yang dioperasikan pemerintah. Mereka dilarang melakukan wawancara tanpa pengawasan aparat.

Jurnalis televisi yang mencoba meliput secara independen dihentikan polisi dan dipaksa menyerahkan rekaman mereka.

Seorang wartawan Radio Free Asia ditahan selama dua malam. Telepon genggam, laptop, dan kameranya disita. Ia baru dibebaskan setelah menandatangani surat pernyataan kritik terhadap dirinya sendiri.

Beberapa jurnalis yang berusaha menuju Kashgar juga ditahan sebelum akhirnya diusir dari wilayah tersebut.

Dalam hitungan hari, jalan-jalan di Urumqi dipenuhi spanduk propaganda berwarna merah yang mengecam separatisme. Slogan-slogan yang sama disiarkan melalui pengeras suara yang dipasang di kendaraan militer yang berpatroli di kawasan permukiman Uyghur.

Narasi resmi PKT telah ditulis bahkan sebelum darah masyarakat Uyghur mengering di jalanan.

Keterlibatan Negara dalam Kekerasan terhadap Etnis Han (6–7 Juli)

Bagian dari peristiwa Juli 2009 yang paling banyak dihapus dari sejarah resmi Tiongkok terjadi pada 6 dan 7 Juli, ketika kelompok-kelompok etnis Han bersenjata bergerak memasuki kawasan permukiman Uyghur dengan bantuan aktif atau pembiaran yang disengaja oleh aparat keamanan.

Pada 6 Juli, sejumlah besar warga sipil Han yang membawa batu, pisau, tongkat, dan batang besi melakukan serangan terkoordinasi terhadap warga Uyghur di Urumqi.

Berbagai kesaksian menyebutkan bahwa kelompok-kelompok beranggotakan lebih dari 300 orang secara khusus memburu warga Uyghur.

Seorang pengusaha Uyghur menceritakan bahwa ia melihat dua bersaudara Uyghur dibunuh menggunakan pisau di dekat sebuah restoran Uyghur.

Seorang guru Uyghur juga bersaksi bahwa seorang sopir minibus dibunuh oleh warga Han tidak jauh dari lokasi aparat keamanan.

Berbagai organisasi hak asasi manusia mengumpulkan kesaksian yang menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak sekadar membiarkan kekerasan itu terjadi, tetapi diduga turut memfasilitasinya.

Seorang saksi mengatakan:

“Pada 7 Juli saya berada di rumah dan melihat ke jalan dari jendela. Saya melihat sebuah mobil polisi datang ke jalan kami. Di dalamnya terdapat tiga kotak berisi tongkat yang kemudian dibagikan kepada warga Tionghoa.”

Saksi lainnya memberikan kesaksian:

“Saya melihat sendiri pemukulan itu. Orang-orang Tionghoa berteriak ‘bunuh mereka’ sambil membawa tongkat. Saya melihat polisi Tiongkok memberikan tongkat kepada mereka, lalu mereka memukuli warga Uyghur.”

Penyisiran dan Penangkapan Sewenang-wenang

Gelombang penangkapan massal setelah 5 Juli berlangsung di luar standar hukum Tiongkok maupun hukum internasional.

Polisi, polisi bersenjata, dan satuan militer melakukan operasi penyisiran besar-besaran di kawasan permukiman Uyghur, terutama di Urumqi, pada 6 dan 7 Juli, dan penggerebekan terus berlanjut hingga pertengahan Agustus.

Aparat keamanan menutup seluruh kawasan permukiman Uyghur, memisahkan laki-laki dari perempuan saat penggeledahan, memaksa warga berlutut, dan memukuli siapa pun yang berani mengajukan pertanyaan.

Pada 7 Juli, pemerintah mengumumkan bahwa 1.434 orang telah ditahan.

Namun, seorang sumber yang mengikuti rapat internal PKT kemudian mengatakan kepada Financial Times bahwa jumlah warga Uyghur yang ditangkap setelah 5 Juli sebenarnya melebihi 4.000 orang.

Human Rights Watch (HRW) mendokumentasikan sedikitnya 43 pria dan anak laki-laki Uyghur yang menjadi korban penghilangan paksa antara 6 Juli hingga awal Agustus 2009, sambil menegaskan bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar.

Korban termuda yang terdokumentasi baru berusia 14 tahun.

Pada 12 Oktober 2009, pemerintah menjatuhkan putusan dalam gelombang pertama persidangan terkait demonstrasi tersebut.

Enam pria Uyghur dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan, pembakaran, dan perampokan.

Jurnalis Uyghur Gheyret Niyaz kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada Juli 2010 atas tuduhan “membahayakan keamanan negara.”

“Tindak kejahatan” yang dituduhkan kepadanya hanyalah karena berbicara kepada media asing dan mengkritik penanganan pemerintah terhadap peristiwa 5 Juli.

Bungkamnya Opini Publik Internasional

Respons Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Tragedi Urumqi, sebagaimana dapat diperkirakan, tidak memadai.

Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, menyerukan agar “semua pihak menahan diri” serta mendesak Tiongkok untuk menghormati kebebasan warga negara, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul, dan memperoleh informasi.

Namun, penggunaan istilah “semua pihak” menciptakan kesan bahwa para demonstran dan negara merupakan dua pihak yang memiliki posisi setara.

Padahal kenyataannya, negara menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstrasi hak-hak sipil.

Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International menyerukan penyelidikan independen yang dipimpin PBB. Hingga hari ini, tidak pernah ada tindak lanjut resmi dari PBB.

Penyebabnya bersifat struktural dan tidak memerlukan spekulasi: Tiongkok memiliki hak veto permanen di Dewan Keamanan PBB.

Sebagaimana dicatat dalam sebuah analisis dari Old Dominion University:

“Dengan hak vetonya, Tiongkok dapat memblokir setiap resolusi yang tidak diinginkannya.”

Akibatnya, setiap mekanisme Dewan Keamanan yang berpotensi membentuk penyelidikan independen, mengeluarkan kesimpulan resmi, atau menetapkan Tragedi Urumqi sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, praktis telah tertutup sejak awal.

Contoh terbaru dapat dilihat pada tahun 2022, ketika usulan pembahasan laporan Komisioner Tinggi HAM PBB mengenai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Uyghur ditolak.

Sikap diam banyak negara mayoritas Muslim terhadap penderitaan sesama Muslim Uyghur juga menjadi hal yang mencolok.

Selain pemerintah Turki, hanya sedikit negara yang mengeluarkan pernyataan yang berarti.

Pengaruh ekonomi dan diplomatik Tiongkok terhadap banyak negara mayoritas Muslim menjadi salah satu faktor yang menjelaskan sikap bungkam tersebut.

Bagaimana 5 Juli Dijadikan Dalih untuk Genosida

Salah satu contoh paling jelas mengenai bagaimana PKT memanipulasi opini publik internasional adalah cara mereka membingkai Tragedi 5 Juli 2009.

Pemerintah Beijing mengubah Tragedi Urumqi dari persoalan pelanggaran hak asasi manusia menjadi izin politik untuk memperluas kontrol negara.

Setiap perluasan negara polisi di wilayah Uyghur setelah tahun 2009 selalu dibenarkan dengan merujuk pada “peristiwa 5 Juli.”

Setiap kamera pengawas, basis data DNA, kamp interniran, hingga penghancuran masjid dibenarkan atas nama “peristiwa 5 Juli.”

Setelah tahun 2009, PKT semakin mengintensifkan kampanye “Strike Hard” terhadap masyarakat Uyghur, sebuah kebijakan yang sebenarnya telah diterapkan secara berkala sejak dekade 1990-an.

Masjid-masjid yang dikelola masyarakat Uyghur langsung ditutup sementara setelah 5 Juli.

Pembatasan terhadap praktik keagamaan—termasuk memelihara janggut, mengenakan cadar, dan berpuasa—terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya.

Pada Mei 2014, PKT secara resmi meluncurkan “Strike Hard Campaign Against Violent Terrorism”.

Melalui kampanye ini, larangan terhadap janggut panjang dan penutup kepala diberlakukan secara eksplisit.

Konsep “transformasi melalui pendidikan” kemudian dijadikan kerangka resmi bagi penindasan sistematis terhadap Muslim Uyghur.

Pada tahun 2016, Chen Quanguo, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Partai di Tibet, diangkat menjadi Sekretaris Partai di wilayah Uyghur.

Chen membawa model negara polisi yang sebelumnya diterapkan di Tibet dan menerapkannya di Turkistan Timur.

Hanya dalam waktu satu tahun, ia berhasil mereplikasi berbagai kebijakan represif yang sebelumnya dibangun selama lima tahun di Tibet.

Antara tahun 2016 hingga 2017, Chen mengawasi perekrutan lebih dari 90.000 polisi baru di wilayah Uyghur serta pembangunan sekitar 7.300 pos pemeriksaan keamanan yang dijaga ketat.

Pada saat yang sama, PKT mengembangkan Integrated Joint Operations Platform (IJOP), sebuah sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mengumpulkan data dari kamera pengenal wajah, basis data DNA, pelacakan telepon seluler, pemantauan transaksi keuangan, hingga jaringan informan untuk menyusun profil risiko setiap individu.

Mulai tahun 2017, PKT melancarkan penahanan massal terhadap masyarakat Uyghur dan kelompok Muslim Turkik lainnya di fasilitas yang mereka sebut sebagai “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.”

Fasilitas-fasilitas tersebut dilengkapi pintu bergaya penjara, tembok tinggi, pagar keamanan, menara pengawas, pos polisi bersenjata, serta sistem pengawasan yang ketat.

Sistem kamp interniran tersebut beroperasi di luar perlindungan hukum yang normal.

Para tahanan ditahan melalui mekanisme administratif tanpa pengadilan, tanpa dakwaan, dan tanpa akses kepada pengacara, sehingga bertentangan dengan berbagai kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia.

Kesaksian para penyintas menggambarkan adanya penyiksaan sistematis, indoktrinasi politik secara paksa, kekerasan seksual terhadap perempuan, serta kematian di dalam tahanan.

Dokumen Xinjiang Police Files juga mengungkap adanya instruksi yang dikaitkan dengan Chen Quanguo yang memerintahkan agar setiap tahanan yang mencoba melarikan diri ditembak di tempat.

Kesimpulan: Dari Urumqi Menuju Genosida

Meskipun tujuh belas tahun telah berlalu dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai Tragedi 5 Juli 2009, satu hal menjadi semakin jelas: pembunuhan terhadap sejumlah besar warga Uyghur yang tidak bersalah sejak awal telah digunakan sebagai pembenaran bagi kebijakan-kebijakan represif yang kemudian berkembang menjadi genosida.

Narasi PKT yang menggambarkan peristiwa Urumqi sebagai aksi terencana kelompok separatis menyediakan landasan retoris bagi klaim bahwa seluruh masyarakat Uyghur merupakan ancaman keamanan potensial yang harus dikenai penahanan preventif dan “pendidikan ulang.”

Dengan demikian, pembantaian terhadap masyarakat Uyghur justru dijadikan dalih untuk memenjarakan mereka secara massal.

Perjalanan dari 5 Juli 2009 menuju sistem kamp interniran pada periode 2017–2021 bukanlah perjalanan yang dipicu oleh meningkatnya ancaman keamanan yang memerlukan respons lebih besar.

Sebaliknya, perjalanan tersebut merupakan proses perluasan kekuasaan negara, menguatnya impunitas, serta penerapan sistematis berbagai kebijakan yang kemudian secara resmi dinyatakan sebagai genosida oleh sejumlah parlemen nasional, termasuk Kongres Amerika Serikat, Parlemen Eropa, dan Parlemen Kanada.