Isu Uyghur dalam Pemberitaan Media di Indonesia

Dalam memahami situasi dunia global yang semakin kompleks, peran media sangat sentral dalam membangun narasi dan perspektif tertentu terkait berbagai topik dan isu, termasuk isu Uyghur di Indonesia. Pemerintah China sendiri telah berinvestasi besar dalam melakukan operasi pengaruh melalui taktik disinformasi dan propaganda media. Dalam hal ini, khususnya terkait dengan kawasan Asia Tenggara, Pusat Studi Uyghur telah menerbitkan sebuah laporan khusus. Laporan Operasi Pengaruh China di Asia Tenggara dan Krisis Uyghur.

Di tengah operasi disinformasi dan propaganda pemerintah China yang begitu masif tersebut, peran media lokal Indonesia sebenarnya sangat krusial dalam mengimbangi operasi propaganda media tersebut. Namun, bagaimana sebenarnya media-media di Indonesia bekerja dan membingkai isu yang berkaitan dengan nasib warga Muslim Uyghur? Berbagai artikel jurnal ilmiah telah menulis terkait hal ini. Salah satunya adalah artikel jurnal dari Betha Dwi Octaviani yang membandingkan pembingkaian berita media Tempo dan Antara dalam isu Uyghur.

Tempo sendiri merupakan media swasta yang sudah berdiri sejak 1971 dan sempat dibredel pada 1982 karena pemberitaan-pemberitaan kritisnya terhadap rezim otoriter Indonesia saat itu. Lalu untuk kedua kalinya, pemerintahan Soeharto kembali membredel Tempo pada 1994. Saat ini Tempo memang dikenal atas sikap kritisnya terhadap situasi-situasi politik dalam negeri Indonesia. Sementara itu, Antara sendiri merupakan saat ini merupakan satu-satunya Lembaga Kabar Berita Nasional (LKBN) milik pemerintah Indonesia yang cikal bakalnya sudah berdiri sejak era kolonial Indonesia, tepatnya pada 1937. Saat itu, Antara didirikan sebagai alternatif media pemerintah kolonial Belanda yang oleh para aktivis pribumi Indonesia tidak merepresentasikan kepentingan pribumi Indonesia dalam pemberitaan-pemberitaannya.

Gambar 1. Sebuah tulisan dari halaman daring media Tempo tentang deportasi pemerintah Thailand atas pengungsi Uyghur pada 2025 silam (Artikel diterbitkan pada Maret 2025).

Dalam artikel jurnal di atas, Betha menemukan bahwa terdapat perbedaan cara penyajian berita antara Tempo dan Antara dalam isu Uyghur. Sementara Tempo memberitakan isu Uyghur dalam konteks dugaan pelanggaran HAM dan bersumber pada kesaksian-kesaksian para penyintas, laporan-laporan lembaga HAM internasional, Antara memposisikan isu Uyghur dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dan cenderung mengambil sikap “aman” untuk menjaga stabilitas hubungan kedua negara.

Di sisi lain, dengan merujuk pada laporan-laporan resmi lembaga-lembaga internasional seperti Dewan HAM PBB, OHCHR, dan Amnesty International, analisis Tempo dalam isu Uyghur lebih jauh mengungkap langkah-langkah sistematis pemerintah China seperti kamp konsentrasi, kerja-paksa, penghancuran bangunan masjid, pembatasan ritual keagamaan, dan lain sebagainya. Sementara itu, pemberitaan-pemberitaan di media Antara menghindari topik-topik tersebut dan hanya merujuk pada pernyataan-pernyataan resmi pemerintah dari kedua belah pihak (China dan Indonesia).

Tempo juga berpandangan bahwa isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur merupakan tanggung jawab moral yang bersifat universal bagi semua warga internasional sehingga setiap warga di dunia memiliki kewajiban untuk bersikap dan bersuara untuk mempertanggungjawabkan kewajiban moral tersebut. Sementara itu, Antara justru lebih mengedepankan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Uyghur.

Secara umum, kesimpulan tentang perbandingan pemberitaan dari dua media di Indonesia di atas menunjukkan adanya perbedaan kebijakan redaksi dan dilema kelembagaan. Sebagai media swasta yang memiliki rekam jejak kritis terhadap berbagai isu, baik nasional maupun internasional, Tempo memberitakan isu Uyghur secara kritis dan advokatif dengan membingkai pemberitaannya dalam perspektif penegakan Hak Asasi Manusia universal, sebagaimana lembaga internasional pada umumnya. Di sisi lain, sebagai media resmi pemerintah, Antara memilih jalur “aman” dengan bertindak sebagai juru bicara pemerintah Indonesia yang memiliki kepentingan besar untuk menjaga hubungan baik dengan China; sehingga sangat berhati-hati dalam melakukan pemberitaan.

Namun, khususnya dalam memahami dinamika pemberitaan Antara, kita harus memahami konteks dan kurun waktu pemberitaan itu sendiri. Sebab, jika kita menganalisis tone pemberitaan Antara dalam kurun waktu 2018-2019, nampak bahwa narasi dan tone pemberitaannya relatif kritis dalam isu Uyghur, jika dibandingkan dengan pemberitaan sejak tahun 2020/2021. Artinya, ada pergeseran dari kebijakan redaksi Antara dalam pemberitaan isu Uyghur.

Gambar 2. Berita di halaman daring Antara tentang penahanan massal pemerintah China terhadap warga Uyghur (Berita diterbitkan pada Agustus 2018).

Pergeseran kebijakan redaksi ini tentu saja menunjukkan adanya pengaruh dari operasi diplomasi pemerintah China untuk meredam pemberitaan kritis di Indonesia dalam isu Uyghur. Pergeseran ini menandai adanya “deaktivasi diplomasi Islam” dalam pemerintahan Joko Widodo periode kedua. 

Artinya, unsur “Islam” tidak menjadi komponen dan pertimbangan utama dalam proses diplomasi bilateral Indonesia dengan China.

Dalam hal pemberitaan Tempo, posisinya sebagai media swasta membuatnya lebih bisa bersikap independen dan tetap kritis dalam memberitakan isu Uyghur. Sejarah panjangnya sebagai media yang kritis membuatnya bisa tetap berpihak pada kelompok-kelompok minoritas dan tertindas di tengah diplomasi dan operasi pengaruh pemerintah China untuk meredam suara kritis di atas.

Sayangnya, jika  secara acak kita mencari pemberitaan tentang Uyghur dalam 1-2 tahun (2025-2026), kita sulit menemukan berita-berita terkait Uyghur yang ditulis oleh media-media arus utama di Indonesia. Padahal, ada beberapa peristiwa penting yang menyangkut isu Uyghur yang mendapat sorotan media internasional, misalnya isu tentang China Ethnic Unity Law. 

Jika benar, ini adalah alarm bagi media-media di Indonesia atas tanggung jawab moral publik mereka terhadap kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh warga Uyghur. Publik Internasional dan warga Uyghur khususnya masih menunggu peran sentral media-media Indonesia untuk terus secara konsisten memberikan ruang bagi suara-suara pro Uyghur yang terus terpinggirkan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi-politik.