Ketika Lagu Diperlakukan sebagai Alat Kejahatan: Pengetatan Represi Tiongkok terhadap Budaya Uyghur

Oleh Abdulhakim Idris

Lagu bukan sekadar lagu.

Di seluruh dunia, musik menghibur dan menenangkan, tetapi juga membawa sejarah, keyakinan, dan identitas. Musik mengajarkan bahasa dan nilai kepada anak-anak, merayakan pernikahan dan kelahiran, menandai kematian dan kehilangan, serta menjaga ikatan komunitas tetap hidup. Di masa-masa sulit, musik membantu manusia bertahan. Ia dapat mengatur emosi, memperkuat ingatan, dan mengingatkan kita tentang siapa diri kita.

Itulah sebabnya pelarangan dan pembatasan lagu-lagu Uyghur oleh pemerintahan komunis Tiongkok di Turkistan Timur (yang disebut sebagai Daerah Otonom Uyghur Xinjiang) sangat mengkhawatirkan. Ketika otoritas melabeli musik Uyghur sebagai “bermasalah”, yang diserang bukan sekadar bunyi—melainkan budaya itu sendiri.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa lagu Uyghur ditandai karena dianggap mengandung makna keagamaan, “mendistorsi sejarah Uyghur”, “menghasut separatisme”, atau mendorong “ketidakpuasan terhadap masyarakat”. Namun kategori-kategori ini begitu luas sehingga, dalam praktiknya, hampir semua lagu Uyghur bisa menjadi sasaran. Jika sebuah lagu menyebut iman, tanah air, nilai tradisional, atau ingatan kolektif, ia dapat ditafsirkan ulang sebagai sesuatu yang politis dan “bermasalah”.

Bagi orang Uyghur, musik bukan pilihan tambahan. Ia adalah fondasi kehidupan budaya yang dijaga selama berabad-abad. Lagu dan tradisi musik Uyghur melestarikan bahasa, puisi, kisah, humor, dan adat sosial. Musik tidak hanya dipentaskan di panggung; ia hidup di rumah, dalam pertemuan komunitas, dan dalam pendidikan. Musik adalah salah satu cara terkuat untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama ketika ruang-ruang budaya lain semakin menyempit.

Situasi ini mengingatkan pada “Revolusi Kebudayaan”, ketika banyak lagu Uyghur dilarang atau diubah agar sesuai dengan ideologi komunis. Hari ini, mungkin sulit membayangkan bahwa Uyghur kembali hidup dalam salah satu periode paling gelap dalam sejarah manusia. Namun kenyataannya, Uyghur, Kazakh, dan bangsa-bangsa Turkik lainnya hidup di wilayah yang menyerupai “Revolusi Kebudayaan” versi baru, di mana tradisi harus “dikoreksi” atau dihilangkan. Ketakutan hari ini adalah bahwa mereka sekali lagi dipaksa masuk ke dalam realitas budaya yang dikendalikan negara, di mana tradisi harus dibentuk ulang atau dihapus sama sekali.

Semua ini merupakan hasil dari kebijakan resmi negara, termasuk sebuah pernyataan yang dilaporkan diumumkan pada 10 Agustus 2017: “Putuskan garis keturunan mereka, putuskan akar mereka, putuskan hubungan mereka, dan putuskan asal-usul mereka. Cabut sampai ke akar orang-orang ‘bermuka dua’, gali mereka keluar, dan bersumpahlah untuk memerangi mereka sampai akhir.” Peneliti HAM, jurnalis, dan organisasi advokasi telah mendokumentasikan penahanan massal, pengawasan menyeluruh, tekanan terhadap praktik keagamaan, serta kebijakan yang menembus hingga kehidupan keluarga dan pendidikan. Puluhan pemerintah telah menggunakan istilah “genosida”, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan bahwa skala dan sifat pelanggaran ini dapat tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ini bukan semata soal politik. Ini tentang hak sebuah bangsa untuk tetap menjadi dirinya sendiri.

Sejak 2017, penulis, akademisi, guru, seniman, komedian, penyanyi, tokoh agama, dan profesional Uyghur termasuk di antara mereka yang ditahan atau dipenjara. Para penjaga budaya sering kali menjadi target pertama karena mereka melindungi ingatan kolektif. Ketika penyair, dosen, dan seniman dibungkam, sebuah komunitas kehilangan lebih dari sekadar individu—ia kehilangan para penjaga warisan.

Sebagai bagian dari kampanye penahanan besar-besaran, otoritas Tiongkok telah mengirim jutaan Uyghur, Kazakh, dan Muslim Turkik lainnya ke penjara, menempatkan lebih dari 3 juta orang di kamp konsentrasi, serta memisahkan lebih dari 1 juta anak Uyghur dari lingkungan bahasa mereka melalui sistem pendidikan berasrama yang mengutamakan asimilasi. Ketika bahasa dilemahkan, lagu ikut berubah. Ketika lagu berubah, ingatan ikut berubah. Beginilah cara penghancuran budaya bekerja: perlahan, konsisten, dan sering kali di depan mata dunia.

Hari ini, perhatian dunia tersedot oleh krisis tanpa henti: perang, pemilu, bencana, dan guncangan ekonomi. Namun ketika tajuk berita terus berganti, sesuatu yang jauh lebih mendasar sedang berlangsung secara terbuka. Tiongkok secara sistematis membongkar bahasa dan budaya Uyghur, menekan iman, dan memaksa bangsa-bangsa yang berbeda menuju satu identitas yang disetujui negara: Han, komunis, dan patuh. Ini bukan sejarah. Ini sedang terjadi sekarang, di bawah pengawasan kita.

Penghapusan budaya jarang datang dengan ledakan satu hari. Ia maju perlahan melalui tekanan, pengawasan, hukuman, dan penyempitan bertahap atas apa yang diizinkan. Ia terlihat dari semakin sedikit lagu yang dinyanyikan tanpa rasa takut. Semakin sedikit hari raya yang dirayakan tanpa pengawasan. Semakin sedikit anak yang diajarkan kata-kata yang membawa kehidupan leluhur mereka. Hingga suatu hari, sebuah bangsa masih dapat dihitung jumlahnya, tetapi tak lagi mampu berbicara tentang dirinya sendiri.

Jika dunia hanya memperhatikan apa yang meledak, dunia akan melewatkan apa yang sedang dicekik. Musik sering disebut bahasa universal. Itu benar—dan justru karena itulah pelarangan lagu sebuah bangsa sangat penting. Ketika negara menentukan sejarah mana yang boleh dinyanyikan dan emosi mana yang dianggap sah, ini bukan tentang mengatur seni. Ini tentang mengatur identitas. Lagu bisa menjadi tanah air yang dapat dibawa ke mana-mana, sesuatu yang tersisa ketika segalanya dirampas. Jika lagu-lagu Uyghur dikriminalisasi, itu karena lagu-lagu tersebut menjaga rasa memiliki.

Dan tidak ada pemerintah yang seharusnya memiliki kuasa untuk melarang rasa memiliki itu.