Laporan: Operasi Pengaruh China di Asia Tenggara dan Krisis Uyghur

Rilis Media
27 April 2026
Contact@Uyghurstudy.org
Uyghurstudy.org

Pusat Studi Uyghur telah menerbitkan sebuah laporan komprehensif yang mendokumentasikan operasi pengaruh yang sistematis yang dilakukan Partai Komunis China di kawasan Asia Tenggara. Operasi pengaruh ini bertujuan untuk menutupi, menyangkal, dan melegitimasi kebijakan genosida, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan persekusi keagamaan pemerintah China terhadap warga Uyghur di Turkistan Timur (atau Wilayah Otonomi Uyghur Xinjiang).

Laporan berjudul “Operasi Pengaruh China di Asia Tenggara dan Krisis Uyghur” ini menganalisis bagaimana Beijing telah memproduksi dan menyebarkan narasi palsu, melakukan infiltrasi ke lembaga-lembaga, dan menggunakan hubungan ekonomi, sekaligus menekan suara-suara kritis untuk mengendalikan narasi publik regional khususnya terkait pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Laporan ini merupakan peringatan bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara di seluruh kawasan Asia Tenggara dan kawasan lainnya: ada manipulasi sistematis dalam informasi terkait Genosida Uyghur. Abdulhakim Idris, Direktur Eksekutif  Pusat Studi Uyghur, menyatakan:

“Kebijakan pemerintah China terhadap warga Uyghur lebih dari sekedar penahanan massal, asimilasi paksa, dan pemisahan keluarga. Kebijakan ini merupakan pelecehan terhadap kebenaran itu sendiri. Dengan membungkam suara para penyintas, memanipulasi informasi, dan menekan pemerintah agar memihak pemerintah China, mereka telah menghalangi lembaga-lembaga internasional dalam mengusut pelanggaran berat hak asasi manusia”.

Laporan ini mendokumentasikan kesaksian dan pengalaman pilu warga Uyghur—laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Suara-suara yang berusaha dibungkam oleh mesin disinformasi China. Operasi pengaruh Partai Komunis China ditujukan untuk mengantisipasi agar kisah-kisah ini tidak tersebar di kawasan Asia Tenggara.

Temuan Utama

Laporan ini menyoroti sebuah infrastruktur disinformasi pemerintah China yang kompleks dan rumit yang menarget kawasan Asia Tenggara

• Thailand menjadi negara kunci dalam krisis pengungsi Uyghur di Asia Tenggara. Para pengungsi Uyghur di pusat imigrasi negara ini tinggal di sel yang penuh-sesak, tanpa layanan kesehatan yang memadai, isolasi, dan penahanan dalam jangka waktu yang lama, sebuah kondisi yang oleh para pengungsi digambarkan sebagai “neraka dunia”.
• Media pemerintah China memiliki kerjasama berbagi-konten dengan media-media di kawasan Asia Tenggara untuk menyebarkan narasi pro-Beijing.
• Facebook telah menghapus lebih dari 10 akun dan jaringan palsu yang terkait dengan dengan China, termasuk Operation Deniz Gazing yang diperkirakan memiliki 130 ribu pengikut di Filipina dan digunakan untuk menyebarkan narasi pro-Beijing dalam isu Uyghur.
• Laporan ini mendokumentasikan munculnya propaganda berbasis kecerdasan imitasi (AI), termasuk penggunaan pembawa acara buatan (deepfake) melalui platform TikTok, Youtube, dan Facebook, yang menandai fase baru operasi propaganda Partai Komunis China.
• Beijing menyelenggarakan kunjungan gratis bagi para pemimpin agama dan jurnalis ke wilayah Uyghur untuk memperkuat narasi mereka.
• Melalui operasi propaganda Beijing, keberadaan para pengungsi Uyghur dan pencari suaka secara sistematis terabaikan dengan melakukan politisasi langkah deportasi.
• Propaganda Partai Komunis China secara keliru menggambarkan wilayah Uyghur sebagai kawasan yang stabil dan sejahtera. Mereka mengklaim bahwa kebebasan beragama dan ekspresi budaya dilindungi.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa operasi propaganda ini juga berkaitan erat dengan pengaruh ekonomi. Proyek Belt and Road Initiative (BRI), hubungan dagang, dan perjanjian hutang telah menciptakan kondisi yang mendorong sikap diam dan pemihakan negara-negara debitur pada China.

• Nilai perdagangan Malaysia dengan China mencapai 190 Dolar AS pada 2023. Angka ini semakin memperkuat ketergantungan ekonomi Malaysia pada China.
• Indonesia diperkirakan menerima investasi 4,7 miliar Dolar AS dari China selama masa kepresidenan Joko Widodo. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam dilema ketika menghadapi isu pelanggaran hak asasi manusia.
• Sri Lanka, dalam krisis utang yang dihadapinya, menghadapi perjanjian restrukturisasi utang dengan Bank EXIM China pada 2024, yang nilai utang mencapai 10 miliar Dolar AS.

Kesimpulan

Penindasan terhadap warga Uyghur bukanlah isu yang jauh dari kawasan Asia Tenggara. Krisis ini merupakan ujian bagi komitmen moral dan legal bagi negara-negara di Asia Tenggara. Sikap diam ketika kejahatan atas kemanusiaan terjadi bukanlah sikap netral, tetapi bentuk dukungan pada kejahatan itu sendiri.

Pusat Studi Uyghur mengajak  pemerintah, organisasi Islam, media, dan semua pihak untuk melawan upaya propaganda China dan kebijakan mereka sekaligus menuntut tanggung jawab mereka untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan beragama.