[LAPORAN ILMIAH] Standar Ganda Kebijakan Keagamaan Pemerintah China Terhadap Muslim Uyghur

Siaran Pers CUS
Untuk Disiarkan Segera
21 Oktober 2025
contact@uyghurstudy.org
uyghurstudy.org

Center for Uyghur Studies (CUS) merilis laporan baru berjudul “Standar Ganda Kebijakan Keagamaan Pemerintah China Terhadap Muslim Uyghur”, yang mengungkap bagaimana Partai Komunis Tiongkok (PKT) menampilkan citra palsu toleransi beragama kepada dunia, sementara di dalam negeri menjalankan salah satu kampanye penindasan agama paling keras di era modern. Laporan ini mendokumentasikan kontras antara retorika Beijing tentang harmoni antaragama dengan realitas represi terhadap Muslim Uyghur, warga Tibet, Kristen, dan kelompok agama lainnya.

Laporan tersebut menemukan bahwa sementara pejabat Tiongkok sering menggambarkan negara mereka sebagai pelindung kebebasan beragama—dengan menunjuk keberadaan masjid, pasar halal, dan asosiasi Islam—pemerintah secara bersamaan menerapkan sistem kontrol dan asimilasi yang luas di Turkistan Timur dan wilayah lain. Praktik keagamaan seperti berpuasa di bulan Ramadan, mengenakan pakaian religius, atau menghadiri masjid dibatasi ketat atau bahkan dikriminalisasi. Ribuan masjid dan situs suci dihancurkan, dan jutaan Uyghur ditahan di kamp yang disebut sebagai “pusat pendidikan ulang” dengan dalih “memerangi ekstremisme”.

Selain represi di dalam negeri, studi ini juga menunjukkan bagaimana Beijing menggunakan agama sebagai instrumen geopolitik. China membangun hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan berbagai platform diplomatik, sembari membentuk narasi untuk mendapatkan keheningan atau bahkan dukungan dari pemerintah dan organisasi di dunia Muslim. Melalui kemitraan strategis, media yang dikendalikan negara, serta keterlibatan selektif dengan institusi keagamaan, China memproyeksikan ilusi toleransi guna meredam kritik internasional dan melegitimasi kebijakan otoriternya.

“Kemunafikan China dalam isu agama merupakan permainan ganda yang berbahaya,” kata Direktur Eksekutif Abdulhakim Idris. “Saat pemerintah China menghancurkan masjid dan memenjarakan imam di dalam negeri, mereka justru menyumbang untuk masjid di luar negeri dan menggelar dialog antaragama untuk menampilkan diri sebagai sahabat umat Muslim. Penipuan ini bukan hanya menghina para korban penganiayaan, tetapi juga merusak standar moral global tentang kebebasan beragama. Dunia Muslim, khususnya, tidak boleh tetap diam menghadapi ketidakadilan ini.”

Laporan tersebut ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang mendorong pemerintah demokratis, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mengungkap standar ganda Beijing serta meminta pertanggungjawaban PKT melalui langkah diplomatik, hukum, dan ekonomi. Laporan ini juga menekankan pentingnya solidaritas dengan komunitas yang mengalami penganiayaan, termasuk Muslim Uyghur, warga Tibet, Kristen di Tiongkok, dan praktisi Falun Gong, serta mendesak China agar menyelaraskan praktiknya dengan prinsip-prinsip yang mereka klaim junjung tinggi.

Laporan “Standar Ganda Kebijakan Keagamaan Pemerintah China Terhadap Muslim Uyghur” tersedia dalam bahasa Inggris dan Arab untuk dibaca dan diunduh.