Kontribusi Studi dan Terjemahan Para sarjana Uyghur dalam pelestarian bahasa dan budaya Uyghur

Selama lebih dari tujuh dekade, masyarakat Uighur telah mengalami penganiayaan besar-besaran di bawah kekuasaan RRT. Saat ini, banyak negara mengakui bahwa masyarakat Uighur, Kazakh, Kirgistan, dan masyarakat Turki lainnya di Turkistan Timur (alias Daerah Otonomi Uighur Xinjiang) menghadapi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan Agustus 2022 dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan bahwa “kebijakan RRT terhadap masyarakat Uighur dapat merupakan kejahatan internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan”. Bagian yang menyedihkan dan penting dari kebijakan ini termasuk penghancuran sistematis bahasa dan budaya Uighur. Sejak 2017, bahasa Uighur dan Kazakh telah dilarang di sekolah-sekolah. Teks dan buku-buku keagamaan termasuk Al-Quran dikumpulkan, dihancurkan, dan dibakar.

Hari ini, saya ingin menyoroti pembatasan dan penghancuran bersejarah bahasa dan budaya Uighur oleh pemerintah Tiongkok, dan upaya masyarakat Uighur dalam melestarikan bahasa dan budaya mereka di diaspora.

Setelah memeluk Islam, suku Uighur mengadopsi aksara Arab. Aksara Chagatai, yang menggunakan huruf Arab dan tersebar luas di Asia Tengah setelah abad ke-14, diadopsi oleh masyarakat dan digunakan dengan cara ini selama berabad-abad. Di tanah air saya, penggunaan huruf Latin dicoba pada tahun 1937, di bawah pengaruh negara-negara Soviet lainnya, pada masa pemerintahan Sheng Shi-cai, seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah Kuomintang. Meskipun beberapa intelektual Uighur mendukungnya, penggunaan huruf Arab secara luas terus berlanjut.

Pada tahun 1950-an, setelah pemerintah Tiongkok mengizinkan orang-orang yang tinggal di daerah otonom untuk menerima pendidikan dalam bahasa ibu mereka, suku Uighur diizinkan untuk terus menggunakan aksara Uighur berbasis bahasa Arab untuk sementara waktu. Pada tahun 1965, otoritas Tiongkok menerapkan aksara Latin berdasarkan Pin-Yin dengan pelafalan bahasa Mandarin di seluruh wilayah Uighur. Transisi ini merupakan salah satu dari berbagai langkah yang memengaruhi seluruh generasi. Pada tahun 1983, otoritas Tiongkok memulihkan kembali penggunaan aksara Uighur berbasis bahasa Arab. Sejak saat itu, aksara Uighur yang didasarkan pada aksara Arab telah digunakan. Perubahan aksara yang berulang selama hampir tiga generasi telah memengaruhi pendidikan dan perolehan pengetahuan masyarakat.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penyensoran sastra Uighur telah berlangsung lama. Seperti yang baru saja saya sebutkan, bahasa dan budaya Uighur menjadi sasaran utama selama Revolusi Kebudayaan. Pada awal pemerintahan Deng Xiaoping, yang berkuasa setelah Mao, tekanan terhadap sastra Uighur sebagian berkurang. Namun, periode keringanan ini hanya berlangsung sekitar sepuluh tahun. Dimulai pada tahun 1990-an, pembatasan sebelumnya diberlakukan kembali, dan penyensoran berat mulai diterapkan lagi pada publikasi yang ditujukan kepada orang Uighur yang membela budaya mereka. Setelah tahun 1991, semua majalah, penerbit, dan toko buku diberitahu tentang serangkaian aturan penyensoran yang harus mereka ikuti. Misalnya, novel Zordun Sabir “Ana Yurt” disensor tiga kali dan diubah, dan pada tahap terakhir dilarang sepenuhnya. Karya-karya penulis Uighur seperti Abdurrehim Ötkür dan Turghun Almas dilarang. Distribusi kaset-kaset pada masa itu yang berisi puisi-puisi yang sangat diapresiasi oleh orang-orang Uighur dilarang. Dengan demikian, proses reformasi yang diizinkan oleh kebijakan Deng terhenti tanpa mencapai kemajuan yang berarti, dan pembatasan-pembatasan era Mao mulai diterapkan lagi.

Isu penting lain yang perlu disoroti adalah pendidikan bilingual. Sistem pendidikan bilingual diterapkan di daerah-daerah otonom baik selama era Kuomintang maupun pada periode-periode awal pemerintahan Komunis Tiongkok selama tahun 1950-an. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pendidikan di Uighur dibatasi, mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Selama revolusi budaya, universitas-universitas tempat orang-orang Uighur belajar ditutup selama sepuluh tahun. Baik profesor maupun staf dikirim ke kamp-kamp kerja paksa. Meskipun kebebasan relatif diberikan untuk pendidikan bahasa Uighur selama periode tahun 1980-an, setelah runtuhnya Uni Soviet, tekanan terhadap pendidikan bahasa Uighur mulai meningkat. Pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah pertama menuju pendidikan monolingual pada tahun 2002 dan pendidikan bilingual telah dihapuskan secara bertahap dan hanya pendidikan bahasa Mandarin yang disediakan di sekolah-sekolah. Universitas Xinjiang telah menghapus pendidikan bahasa Uyghur di semua jurusan kecuali Sastra Uyghur.

Pada tahun 2017, pemerintah Tiongkok mulai menindak budaya dan bahasa Uyghur dan Kazakh lagi. Perintah resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Daerah Otonomi Uyghur pada bulan September 2017, telah melarang bahasa Uyghur dan Kazakh sebagai media pengajaran di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Uyghur. Sekolah-sekolah diperintahkan untuk segera mengembangkan kursus dalam bahasa Mandarin sebagai pengganti kursus yang sebelumnya diajarkan dalam bahasa Uyghur dan Kazakh. Sejak saat itu, larangan bahasa Uyghur dan Kazakh telah meningkat.